PKN

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat",yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM. Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat".Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.
Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat, namun pada masa awal terbentuknya belum semua orang dapat mengemukakan pendapat mereka melainkan hanya laki-laki saja. Sementara itu, wanita, budak, orang asing dan penduduk yang orang tuanya bukan orang Athena tidak memiliki hak untuk itu.
Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan Masalah keadilan menjadi penting, dalam arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut.^[11]

Contoh Penerapan Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari

                                                                         

                Nilai-nilai Pancasila sudah membudaya di Indonesia sejak zaman Majapahit. Begitu juga dengan demokrasi. Demokrasi bukan sesuatu yang baru bagi bangsa Indonesia. Pelaksanaan demokrasi sudah ada sejak zaman nenek moyang kita.Hal ini terlihat dari adanya

1.       Rembuk desa, yaitu lembaga tertinggi desa yang menetapkan garis besar pelaksanaan pemerintahan desa zaman dahulu,

2.       Pemilihan kepala desa,

3.       Kegiatan gotong royong yang melibatkan partisipasi rakyat,

4.       Sarasehan atau musyawarah, dan

5.       Parepatan agung, yaitu musyawarah di tingkat kerajaan.

Untuk menjaga agar demokrasi terus berkembang, maka demokrasi harus dibudayakan dalam berbagai kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga,sekolah,masyarakat,maupun kehidupan bernegara. Pembudayaan demokrasi penting agar bangsa Indonesia tetap berpegang pada kepribadian bangsa dalam era globalisasi yang penuh dengan dinamika.

Penerapan Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan Sehari-hari :

a. Di Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan tempat yang pertamam dan utama bagi pembudayaan demokrasi. Di dalam keluarga inilah seorang anak pertama kali memperoleh pengetahuan mengenai demokrasi. Salah satu contoh penerapan budaya demokrasi dalam lingkungan keluarga adalah ketika orang tua membagi tugas kepada anggota keluarga sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
a) ¬ Kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara;
b) ¬ Menghargai pendapat anggota keluarga lainya;
c) ¬ Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja;
d) ¬ Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama.


b. Di Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan tempat kedua bagi seorang anak untuk mengembangkan bakat,minat,dan kemampuannya. Maslah-masalah di sekolah yang harus di putuskan secara demokratis,misalnya pemilihan ketua kelas,pengurus OSIS,pengurus koperasi sekolah,dan pembentukan kelompok-kelompok kegiatan.

Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
a) ¬ Bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakan;
b) ¬ Menerima teman-teman yang berbeda latar belakang budaya, ras,agama
c) ¬ Menghargai pendapat teman meskipun pendapat itu berbeda dengan kita;
d) ¬ Mengutamakan musyawarah, dalam menyelesaikan masalah

c. Di Lingkungan Masyarakat

Di lingkungan masyarakat,pembudayaan demokrasi dapat kita lihat pada pemilihan kepala desa. Pemilihan secara langsung oleh rakyat di desa sangat penting karena tugas kepala desa adalah memimpin pemerintahan desa. Selain kepala desa, penerapan demokrasi juga dapat kita lihat pada pemilihan ketua rukun warga maupun ketua rukun tetangga.

Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
a) ¬ Bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya;
b) ¬ Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi;
c) ¬ Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya;
d) ¬ Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi;
e) ¬ Tidak terasa benar atau menang sendiri dalam berbicara dengan warga lain.


d. Di Lingkungan Kehidupan Bernegara

Budaya demokrasi tampak jelas dalam kehidupan bernegara. Sebagai contoh, setiap lima tahun sekali diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di DPR,DPD,DPRD, dan untuk memilih presiden serta wakil presiden.

Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan kehidupan bernegara dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
a) ¬ Besedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas;
b) ¬ Kesediaan para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai
c) ¬ Memiliki kejujuran dan integritas;
d) ¬ Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik;
e) ¬ Menghargai hak-hak kaum minoritas;
f) ¬ Menghargai perbedaan yang ada pada rakyat;
g) ¬ Mengutamakan musyawarah untuk kesepakatan berrsama untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegara